Bappenas: Pandemi, 30 Juta Orang Kehilangan Pendapatan Rp360 Triliun

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan bahwa ada 30 juta pekerja kehilangan jam kerjanya selama pandemi COVID-19. Penurunan jam kerja otomatis berpengaruh pada pendapatan mereka yang turun drastis. Hal ini diungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam acara virtual 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1).

Fenomena kehilangan jam kerja ini disebut Suharso bukan berarti menjadikan para pekerja kehilangan pekerjaannya secara keseluruhan sehingga menjadi pengangguran. Melainkan, adanya pemangkasan jam kerja dari total jam kerja normal sebelum pandemi terjadi. Alhasil, perhitungan upah atau gaji pun menurun.

“Minimal separuh dari waktu kerjanya (terpotong). Jadi, kalau dia kerja 40 jam per minggu, mungkin dia kehilangan 20 jam per minggu,” ujar Suharso.

“Akibatnya ini sektor pariwisata saja dan industri hitungan kami kira-kira sekitar Rp360 triliun penghasilan yang hilang dari sekitar 30 juta pekerja,” jelasnya.

Baca Juga: Hoax Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12, Data Pribadi Bisa Tercuri

Industri manufaktur dan pariwisata menjadi industri yang terkena pukulan besar akibat COVID-19. Menurut data yang dibeberkan Suharso, sekitar 30 juta pekerja yang kehilangan jam kerjanya adalah 12 juta pekerja dari industri manufaktur, dan 18 juta pekerja lainnya dari pariwisata. Bila memperhitungkan dampak yang dialami oleh industri-industri lainnya, kerugian yang diderita para pekerja Indonesia bisa mencapai kisaran Rp1.000 triliun.

“18 juta di industri manufaktur, 12 juta kira-kira di pariwisata dan kalau kita hitung sampai industri direct impact dan indirect impact itu sudah mendekati Rp1.000 triliun,” sebutnya. 

Akibat penurunan pendapatan yang dialami para pekerja ini daya beli masyarakat pun menurun. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah akan terus memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada tahun 2021 ini.

Hal ini ditegaskan Jokowi dalam acara virtual yang sama dari Istana Negara, Jakarta. Program bansos menjadi rencana jangka pendek pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, untuk memulihkan peluang kerja bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Jokowi juga memastikan pemerintah akan memberikan perhatian khusus melalui program Kartu Prakerja.

“Akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah entah itu insentif pajak atau bantuan modal darurat,” ujar Jokowi seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here