Awas Tertipu, Ini Fintech P2P Lending yang Resmi dari OJK

Mau pinjam uang secara online? Jangan asal tergiur dengan penawaran bunga rendah. Kamu harus mencermati asal usul peer-to-peer (fintech P2P) lending dan status resminya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ingat, sudah banyak P2P lending bodong yang menipu peminjam. 

Berdasarkan data OJK hingga Januari 2021, tercatat ada 149 P2P lending yang sudah diakui OJK. Jumlah ini mengalami penurunan dari awal tahun 2020 yang berjumlah 164 platform. Dari total 149 platform P2P lending yang diakui OJK, 41 platform berstatus berizin, sementara sisanya berstatus terdaftar. 

Nah, sebelum menentukan platform P2P lending yang aman di bawah pengawasan OJK, ada baiknya kamu memahami terlebih dahulu apa itu fintech P2P dan bagaimana cara kerjanya.

Apa itu fintech lending? Dilansir dari situs OJK, fintech lending adalah sebuah inovasi bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.

Jadi, proses pinjam meminjam akan dilakukan melalui aplikasi atau laman situs yang disediakan oleh pihak peminjam. Untuk melakukan proses pinjaman, peminjam harus melakukan pendaftaran berupa pengisian data diri ke pihak peminjam. Oleh karena itu, demi keamanan, sebaiknya kamu melakukan transaksi pinjaman dengan pihak peminjam yang telah terakreditasi oleh OJK.

Baca Juga: Fintech Cashlez, Resmi IPO dan Berinovasi di Tengah Pandemi COVID-19

Kenali Fintech P2P Lending yang Aman untuk Bertransaksi

Lalu, apa bedanya fintech lending terdaftar dan berizin? OJK menjelaskan keduanya memiliki fungsi yang sama untuk menjalankan bisnis pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang membedakan keduanya adalah fintech lending terdaftar bisa menjalankan kegiatannya hingga satu tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. 

Setelah masa kadaluarsa, fintech lending tersebut wajib mengajukan permohonan perizinan. OJK akan menarik tanda terdaftarnya bila permohonan perizinan tidak diajukan. Sementara itu, fintech lending terizin tidak memiliki masa kadaluarsa atas tanda izin yang dimilikinya.

“Terdapat penambahan 4 penyelenggara fintech lending berizin, yaitu PT Kuai Kuai Tech Indonesia, PT Rezeki Bersama Teknologi, PT Uangme Fintek Indonesia, dan PT Standford Teknologi Indonesia, sehingga jumlah perusahaan yang berizin menjadi 41 penyelenggara,” tulis OJK dalam situs resminya. 

“OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081157157157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima,” lanjutnya. 

Untuk mengetahui fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 10 Januari 2021, kamu bisa mengeceknya di situs OJK ini. Sehingga kamu akan terhindar dari praktik penipuan oleh fintech P2P lending bodong yang cukup banyak beredar.

Per Oktober 2020, OJK menemukan 154 entitas yang diduga melakukan layanan usaha tanpa izin. Di antaranya, 114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin, dua koperasi tanpa izin, enam aset kripto tanpa izin, delapan money game tanpa izin, tiga kegiatan yang menduplikasi entitas berizin, dan 21 kegiatan lainnya.

“Patroli siber terus kami gencarkan agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending ilegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat,” tegas Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing, dikutip dari situs OJK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here