Dikabarkan Terbitkan 13 Izin Kapal, Kemenhub Hanya Terbitkan 4

Kementerian Perhubungan
Sumber: Infonitas

Kabar tentang penerbitan 13 izin kapal dalam mendukung aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia dibantah langsung oleh Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Berita yang disebarkan nelayan kepada Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan itu ternyata tidak benar.

Bahkan, Kementerian Perhubungan mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait perizinan dokumen untuk kapal penangkap ikan di perairan Indonesia tersebut. Kemenhub mengaku hanya menerbitkan 4 dokumen terkait aktivitas kapal penangkap ikan itu.

Abdi Sabda selaku Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub meluruskan berita tersebut supaya tidak menjadi salah kaprah.

“Kita mengklarifikasi, hanya ada 4 dokumen kapal ikan,” ujarnya.

Keempat dokumen tersebut meliputi sertifikat keselamatan awak kapal ikan, surat ukur, gross akte (kepemilikan)  dan surat laut atau pass besar. Proses pengeluaran dokumen tersebut bisa keluar cepat karena semua proses tergantung dengan kelengkapan persyaratan yang diajukan.

Empat dokumen ini nantinya akan dipegang oleh pemilik kapal dan diletakkan di dalam kapal. Untuk gross akte yang merupakan dokumen kepemilikan akan diserahkan kepada pemilik. Sementara untuk ketiga dokumen lainnya akan di tetapkan di dalam kapal.

“Yang tiga ada di dalam kapal dan dokumen gross akte berada di tangan pemilik (kapal)” lanjutnya.

Abdi tidak mengetahui sama sekali tentang 13 dokumen yang disebut-sebut oleh nelayan. Ia juga bertanya-tanya dokumen apa yang dimaksudkan nelayan pada menteri Susi.

“Yang dimaksudkan ada 13 izin itu apa” tegas Abdi Sabda.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Kemenhub telah merilis 13 izin kapal untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Informasi yang sudah menyebar luas itu membuat nelayan Indonesia merasa panik hingga akhirnya menyampaikannya kepada menteri Susi.

Sejak pertengahan tahun 2015 lalu, beredarnya kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal terus berlangsung. Kapal-kapal besar asal Vietnam, Filipina dan Malaysia tersebut dengan bebas mengeruk ikan di perairan Indonesia dan memberikan efek negatif bagi para nelayan lokal di Indonesia. Diharapkan kondisi ini akan mulai membaik setelah Kemenhub mengumumkan bahwa hanya 4 dokumen yang diterbitkan terkait kapal penangkap ikan.