Ada Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Manfaat dan Syaratnya?

Ilustrasi pegawai terkena PHK. (Sumber: Shutterstock).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu ini diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Lalu, seperti apa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan apa saja manfaatnya? 

Setiap pekerja Indonesia korban PHK yang memiliki keinginan untuk bekerja kembali bisa menggunakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program ini akan dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah lebih lanjut membeberkan manfaat yang bisa diterima dari program ini. Ada tiga manfaat, yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan peluang mengikuti pelatihan kerja. Peserta program akan mendapatkan uang tunai selama 6 bulan dengan rincian 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. 

Manfaat akses informasi pasar kerja akan berupa informasi lowongan kerja dan atau bimbingan jabatan, yang dilakukan oleh petugas antarkerja. Sementara itu, pelatihan kerja berbasis kompetensi akan digelar melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Baca Juga: Program Vokasi Solusi Masa Depan 7 Juta Pengangguran di Indonesia

Persyaratan Mengikuti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Untuk mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Peserta program ini harus WNI yang mengikuti program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam PP nomor 109 tahun 2013.

Untuk perusahaan tergolong usaha besar dan usaha menengah, karyawannya harus telah diikutsertakan dalam lima program. Yaitu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara itu, untuk usaha kecil dan mikro akan diberikan kepada karyawan yang minimal mengikuti program JNK, JKK, JHT, dan JKM. 

“Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun. Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),” jelas Ida.

Mengenai sumber pembiayaan program ini dikucurkan dari iuran pemerintah pusat (0,22 persen), sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (0,14 persen). Sumber lainnya adalahJaminan Kematian (0,10 persen) dan ketentuan dasar perhitungan upah atau upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here