Bagaimana Direktorat Jenderal Pajak Menerapkan Agile?

Manifesto dan prinsip mengenai agile tidak cukup untuk menerapkan agile dalam sebuah organisasi. Menurut Amir Syafrudin, Scrum Master Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diperlukan metode agile untuk mengimplementasikan agile dalam pola kerja. Scrum Framework dari Scrum.org menjadi salah satu pilihan metode yang dipaparkan Amir dalam webinar Penerapan Agile di Direktorat Jenderal Pajak.

Agile Circles Indonesia dan The Corporate Startup, bersama Job-Like Magazine kembali menggelar webinar mengenai framework agile beberapa waktu silam. Kesuksesan DJP dalam menerapkan framework agile sejak 2015 menjadi topik menarik dalam webinar yang dipaparkan oleh Amir selaku Scrum Master di DJP. Ia menegaskan tanpa sebuah metode, penerapan agile tidak akan berjalan. 

Amir menjelaskan Scrum Framework dari Scrum.org yang dipakai DJP merupakan bentuk adaptasi, bukan adopsi. Itu sebabnya, ada beberapa elemen framework Scrum yang disesuaikan dengan kebutuhan DJP. Salah satunya, DJP menekankan pada User Requirement Specification (URS) dan Software Requirement Specification (SRS), alih-alih product backlog. Selain itu, pertemuan antaranggota tim tidak dilakukan setiap hari, melainkan dua kali seminggu.

“Dalam penerapan agile harus ada metode, tidak bisa hanya dengan modal manifesto dan prinsip. Bila hanya memiliki cara kerjanya, tapi tanpa metode yang seragam dalam tim, maka tidak akan jalan. Ketika menjalankan agile pun harus menekankan pada value, bukan produk atau servisnya,” ujar Amir.

“Meski kami menggunakan metode dari Scrum.org, tapi kami menyesuaikan dengan kebutuhan DJP. DJP terbiasa melakukan multiproyek, oleh karena itu pertemuan rapat tidak bisa dilakukan setiap hari. Agar setiap tim fokus pada proyek-proyek yang dikerjakan, maka efektifnya scrum meeting diadakan dua kali seminggu,” tambahnya.

Baca Juga: Tantangan Mengubah Struktur Organisasi Konvensional Menjadi Agile

Amir menuturkan memang tidak mudah untuk menerapkan metode agile, terlebih untuk instansi pemerintahan. DJP sendiri telah menjalani proses yang cukup panjang dalam penerapan agile, mulai dari fase pembelajaran dengan melakukan riset dan kajian mengenai agile, lalu proses pelatihan, hingga membuat peraturan baru mengenai agile yang sesuai dengan peraturan yang telah berjalan.

Dalam webinar yang berlangsung selama hampir dua jam, Amir juga mengatakan untuk menerapkan agile diperlukan adanya perubahan budaya kerja, misalnya terbuka pada perubahan yang terjadi dan membentuk tim menjadi self organizing, yang berarti adanya kesempatan yang setara bagi setiap anggota tim untuk mengambil keputusan.

“Pastikan setiap anggota tim mau dan mampu mengambil keputusan, meskipun ia masih junior. Pengambil keputusan bukan hanya tugas User, tapi beri kesempatan kepada programmer untuk memutuskan. Ini bentuk kolaborasi yang bisa memunculkan ide-ide baru dan mempercepat pekerjaan. Lakukan juga pekerjaan sesedikit mungkin, namun hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna,” ujar Amir.

“Sementara itu, di level organisasi pastikan ada Scrum Master dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Lalu, pastikan proses agile diterapkan di seluruh pihak. Pastikan juga untuk meminimalisir technical debt, maksudnya jangan biasakan programmer untuk mencari jalan pintas karena akan merusak agility. Selain itu, terapkan events yang sesuai dengan kebutuhan, bila daily scrum tidak efektif maka tidak perlu dilakukan,” lanjutnya.

Meski diperlukan proses pemahaman dan penerapan yang tidak mudah, namun framework agile diakui Amir memberikan dampak positif bagi DJP. Framework agile terbukti telah mempercepat untuk mengidentifikasi kesalahan karena adanya komunikasi yang intens melalui scrum meeting. Agile juga membangun fokus kerja yang lebih tinggi melalui proses sprint backlog yang menjadi acuan kerja. 

Nah, sudahkah organisasi kamu menerapkan framework agile?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here